Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran | tvOne

Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran | tvOne

tvOneNews

2 месяца назад

15,522 Просмотров

Ссылки и html тэги не поддерживаются


Комментарии:

@DiniKusuma
@DiniKusuma - 01.09.2024 18:56

Alhamdulillah 🙏
trust dan optimisme dunia usaha ... itu yg dibutuhkan bangsa ini untuk Indonesia Emas 2045

Ответить
@indojaya790
@indojaya790 - 01.09.2024 18:59

Kerja baik2, indonesia pasti bisa

Ответить
@suryatiningsih6175
@suryatiningsih6175 - 01.09.2024 19:06

Berita sewa jet dong

Ответить
@OppoA-op3sj
@OppoA-op3sj - 01.09.2024 19:09

Insyaallah Indonesia akan lebih maju di bawah kepemimpinan pak Prabowo dan mas Gibran.

Ответить
@AbdulHaris-n4v
@AbdulHaris-n4v - 01.09.2024 19:17

Aturan hukum harus pasti,jgn jln sendiri sendiri dan karet karet,pusing dibuatnya

Ответить
@joe_demian
@joe_demian - 01.09.2024 19:28

Nggak usah banyak omon-omon, kurangi korupsi, maka 90% masalah Indonesia pasti beres.

Ответить
@Slamet751
@Slamet751 - 01.09.2024 19:36

Negri ini hrs makmur , negri ini hrs kaya negri ini ini hrs sejahtera. Keadilan sosial hrs terwujud, Krn negri ini didirikan jg oleh nenek buyut kami org" desa yg saat ini masih jauh dri ekonomi yg cukup,🙏🙏 Rahayu negriku

Ответить
@yadi6463
@yadi6463 - 01.09.2024 19:37

Alhamdulillah wan ngibul nggk dapet tiket...selamat menikmati 😂

Ответить
@nuryantihadiwijoyo2135
@nuryantihadiwijoyo2135 - 01.09.2024 19:57

Anak ABAH 11 dari 100 mana suaranyaaaaa....?😂😂😂

Ответить
@yantohardi981
@yantohardi981 - 01.09.2024 20:07

Kalau anis sampe masuk pilkada jakarta sudah di pastikan akan terjadi konflik seperti pilpres kemareen😅

Ответить
@rahmatjoniofganti9
@rahmatjoniofganti9 - 01.09.2024 20:53

Yang ada rakyat membantu kalian.

Ответить
@sriharina6786
@sriharina6786 - 01.09.2024 22:23

Nyimak 18 bulan

Ответить
@AliAkbar-dz1cp
@AliAkbar-dz1cp - 01.09.2024 23:59

Preeeeet

Ответить
@Sanih-br9ue
@Sanih-br9ue - 02.09.2024 01:24

Kalau untuk rakyat kami doakan agar bisa di wujudkan.. salam NKRI ❤🙏🇮🇩

Ответить
@hariara2142
@hariara2142 - 02.09.2024 02:21

kenapa dari dulu orang ekonomi aja yg ngomong pertunbuhan ekonomi. orang penegak hukun kumpul napa gimana ekonomi tumbuh dengan hukum ditegakkan

Ответить
@SalmanAlfarisi-e9j
@SalmanAlfarisi-e9j - 02.09.2024 02:41

Lapindo😂😂😂

Ответить
@malifcandramata198
@malifcandramata198 - 02.09.2024 02:42

Hapuskan PAJAK dan RIBA

Ada 2 langkah terobosan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu :

1. Hapuskan pajak PPn & PPh.
2. Suku bunga bank (BI rate) 0%.

Penghasilan Negara bisa didapatkan dari :
1. Bagi hasil sektor pertambangan dan oil/gas
2. Setoran tahunan dari BUMN (sekitar 3% sd 10% dari revenue BUMN)
3. Bea Ekspor & Bea Impor (Export/Import duty)
4. Cukai dari beberapa produk
5. Biaya menyimpan uang di Bank (sekitar 1% per tahun)

Semua BUMN Strategis, BUMN besar, BUMN yang menguasai hidup orang banyak dan BUMN penghasil uang serta semua Industri Strategis harus dimiliki dan dikuasai 100% oleh Negara.

Semua Pertanian besar dan Perkebunan besar harus BUMN. Semua Perkebunan sawit swasta yg menggunakan lahan HGU sudah saatnya diambil alih oleh Negara dan dijadikan BUMN.

Semua perusahaan yg menguasai hidup orang banyak, perusahaan yg monopoli harus dijadikan BUMN. Contoh misalnya, perusahaan industri pakan ternak untuk makanan ayam/ikan harus dijadikan BUMN. Pada saat ini hampir semua perusahaan pakan ternak pemiliknya asing (PMA).

Indomaret dan Alfamart harus menjadi BUMN/BUMD/Koperasi. Pada saat ini kedua perusahaan tsb sudah menguasai hajat hidup orang banyak dan sudah monopoli. Kedua perusahaan tsb sudah mengendalikan produsen dan konsumen. Jika kedua perusahaan ini tidak berjualan saja selama 3 hari, maka ekonomi akan lumpuh.

Jika perusahaan2 swasta tsb tidak mau untuk di BUMNisasi, maka Negara harus mencabut izin operasionalnya.

Langkah-langkah BUMNisasi ini dapat didetailkan secara komprehensif dan tepat.

BUMNisasi ini bukan berarti semua perusahaan swasta di BUMN kan, tetapi hanya perusahaan2 sesuai kriteria yg tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 (yg asli).

Untuk program penghapusan PPn & PPh, dalam implementasinya dapat juga dilakukan dg strategi penurunan bertahap. Misalnya pada tahun ini PPn dipatok 8%, tahun depan diturunkan menjadi 5%, tahun selanjutnya 2%, dan akhirnya 0%. Begitupula PPh diturunkan dg bertahap sampai akhirnya 0%.

Karena pajak sudah dihapuskan, maka salah satu cara BUMNisasi ini misalnya memilih opsi BOT (Build-Operate-Transfer) atau bisa juga perjanjian bagi hasil dan akhirnya BOT, dlsb.

Untuk perusahaan2 oil/gas dan pertambangan dimana kadang2 membutuhkan biaya besar dan sarat dg teknologi, maka pemiliknya dibolehkan swasta (PMDN/PMA) dengan syarat diterapkan opsi bagi hasil dimana perusahaan tsb harus setor kepada negara misalnya sekitar 3% sd 10% dari revenue. Jika perusahaan tsb tidak mau dan tidak bersedia dg opsi tsb, maka izinnya dicabut. Untuk Perusahaan Pertambangan Batubara semuanya harus BUMN, tidak boleh ada satupun yg swasta.

Semua BUMN ini tidak boleh diperjual belikan dibursa saham artinya tidak boleh Tbk.

BUMN adalah penghasil Income untuk negara atau pundi-pundi negara.

Semua BUMN ini harus di-efisien-kan dan harus dikendalikan dengan cermat. Capex & Opex semua BUMN harus di check & review dan di efisien kan. Setoran ke Negara harus fixed sekian persen dari revenue. Ini bisa ditentukan dan dipatok terhadap suatu BUMN dan menjadi KPI jajaran direksi.

Setoran BUMN ini bukan berdasarkan profit tetapi berdasarkan percentage dari revenue, misalnya 3% sd 10% dari revenue. Seperti misalnya PT Pertamina harus menyetor ke negara sebesar Rp.100 triliun/tahun, PT Telkom, PT Telkomsel, PT Indosat masing2 menyetor sebesar Rp.90 triliun/tahun, begitu juga dengan PT Aneka Tambang sekitar Rp.80 triliun/tahun, begitu juga dengan BUMN2 yg lainnya.

Banyak dana BUMN yg hanya diparkir saja di bank. Dan dari dulu, strategi BUMN untuk mendapatkan keuntungannya adalah salah satunya dari hasil bunga bank atau deposito dan main Valas (Valuta asing). Dan untuk kedepannya hal ini tidak boleh lagi terjadi.

Jika suatu BUMN tidak bisa berjalan seperti kriteria yang disebutkan diatas maka : berarti jajaran Direksi di BUMN tsb tidak kompeten dan harus diganti.

Sistem Kapitalis & Liberal harus dihilangkan, karena akan berujung pada monopoli yg dilakukan per-orangan atau kelompok yg hanya dikuasai segelintir orang yg disebut konglomerat.

Negara tidak boleh tersandera oleh para pengusaha atau konglomerat tsb.

Yang boleh jadi Konglomerat itu harus Negara (BUMN, BUMD) atau Koperasi.

Direktorat Jenderal Pajak akan kita bubarkan atau diperkecil jumlah personilnya, sedangkan Direktorat Jenderal Bea Cukai akan kita perkuat dan perbesar karena Indonesia Negara Kepulauan.

Untuk Cukai dan Bea Ekspor/Impor akan kita atur dengan cara tersendiri misalnya Bea Impor (Import Duty) untuk sembilan bahan pokok dan obat2an akan kita naikkan sehingga ekonomi dalam negeri terutama Pertanian, Peternakan, Perikanan dan industri makanan serta obat2an akan maju dengan pesat. Misalnya Tarif Bea Masuk (Import) untuk daging sapi, daging ayam dan buah2an 300% (tiga ratus persen).

Bila ketahanan ekonomi didalam negeri rapuh dan tidak stabil, maka import harus dihentikan (stop import).

Begitupula terkait export, kita harus membatasi export produk CPO, textil, karet, plastik, polimer, zat warna, pestisida, semen dll, supaya alam negeri ini tetap natural dan industri2nya Ramah Lingkungan.

Bila langkah2 tsb terkendala oleh aturan WTO, maka keluar saja dari WTO.

Terkait dengan Perbankan, maka sasaran akhirnya adalah penghapusan bunga bank.

Ganti mata uang rupiah dengan mata uang emas (dinar).

Semua Bank harus dijadikan BUMN, tidak boleh ada satupun Bank Swasta.

Pemerintah harus men-target-kan untuk menurunkan BI rate, kemudian diikuti oleh penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan, sampai maksimal 3% pada tahun ini, 1% tahun depan, dan 0.5% di tahun berikutnya. Sampai akhirnya bunga bank hilang dibumi Indonesia.

Fungsi utama bank bukanlah untuk mengumpulkan uang masyarakat. Menyuruh masyarakat menabung di bank adalah ide bodoh dan tidak mendidik. Rakyat di didik supaya jangan boros dan tidak ber-foya2.

Untuk kedepannya, fungsi bank harus diubah misalnya bank bertugas untuk membayar uang pensiun PNS/TNI Polri, payroll penggajian PNS/TNI-Polri, untuk transaksi2 pembayaran, transaksi jual beli, e-money, dan lain2 sejenisnya. Bank berfungsi bukan untuk menyalurkan kredit.

Semua transaksi pembayaran digital harus lewat e-money perbankan yg semuanya BUMN. Tidak boleh ada satupun alat pembayaran digital yg dikeluarkan oleh swasta.

Siapa yg menyimpan uang di bank dikenakan biaya administrasi misalnya 1% per tahun, hampir samalah fungsinya dengan Safe Deposit Box dimana dikenakan biaya untuk menyimpan barang.

Substansi-nya adalah bank bukan tempat menyimpan uang. Rakyat jangan diajarkan dan dibiasakan memakan riba. Rakyat dipaksa untuk memutar uangnya sendiri, mungkin dg cara wiraswasta, koperasi dlsb.

Pemerintah harus berusaha sungguh2 supaya Perbankan beroperasi secara syariah, sehingga akhirnya riba hilang dari bumi Indonesia.

Inilah Konsep Ekonomi Kerakyatan sesuai pasal 33 UUD 1945.
------------------------------------------

Indonesia adalah negeri yg kaya raya, lengkap dengan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan & pertambangannya, iklimnya yg tidak mengenal 4 musim, alamnya yg luas dan indah, suku bangsa dan budayanya yg beraneka ragam dg jumlah penduduknya yg besar sehingga bisa menjadi pasar (market) tersendiri.

Ekonomi dan Teknologi harus mengacu dan disesuaikan dg kebutuhan dan potensi2 yg ada di negeri sendiri.

Industri2 di negeri ini tidak boleh tergantung kepada sumber bahan baku yg di import, karena negeri ini bukan pasar negara lain.

Singkat kata Indonesia adalah negara yang "Self Generating & Self Regulating" artinya negara ini sangat bisa untuk menjadi negara yg mandiri dalam segala hal, dan jika Indonesia di-embargo malah bisa maju lebih cepat menjadi negara yang makmur dan sejahtera.
-----------------------------------------------
Kesimpulan :

Setiap orang tidak perlu lagi punya kartu NPWP, artinya NPWP pribadi dihapuskan.

NPWP diwajibkan harus ada hanya untuk Perusahaan2 Importir/Eksportir dan Perusahaan2 yg memproduksi barang kena cukai.

Ответить
@mohammadhamim2651
@mohammadhamim2651 - 02.09.2024 02:46

Pertumbuhan ekonomi tinggi kalo tidak ada pemerataan maka masyarakat bawah tetap tidak merasakan apa2.

Ответить
@surajieadjie218
@surajieadjie218 - 02.09.2024 03:11

alhamdulilah.

Ответить
@reignefenn4165
@reignefenn4165 - 02.09.2024 03:18

GAK USAH BANYAK NGOMONG KAU BAYAR DULULAH KORBAN LAPINDO

Ответить
@ddyraful
@ddyraful - 02.09.2024 03:23

tetap semangat Indonesia Maju NKRI

Ответить
@sinarwaletgorontalo
@sinarwaletgorontalo - 02.09.2024 03:49

Mantap

Ответить
@sehannizam9174
@sehannizam9174 - 02.09.2024 04:33

Arsyad Rasid ketua Kadin yang sekarang benar2 dikucilkan 🤣😂 padahal kemarin2 langsung pake jaket 08 dan bilang mendukung Presiden terpilih (biasa menjilat setelah jadi pecundang) 🤣🤣

Ответить
@AkhmadMutasil
@AkhmadMutasil - 02.09.2024 06:23

Mantappooo

Ответить
@Mas4M1n331
@Mas4M1n331 - 02.09.2024 06:30

😅😅😅 pajak ROKOK pak turunkan 300%

Ответить
@nasrinasri5788
@nasrinasri5788 - 02.09.2024 07:02

Pak bagi bagi rezeki pak saya di bidang kontroksi.

Ответить
@mulyonomulyono2386
@mulyonomulyono2386 - 02.09.2024 08:21

Konsep yang dari dulu saya idam idamkan.. menumbuhkan pengusaha menengah yg baru.. bukan 9 naga melulu yg telan projek2

Ответить
@billichannel9270
@billichannel9270 - 02.09.2024 09:06

Program bagus demi kepentingan masyarakat
Yg masyarakat takutkan korupsi bagaikan penyakit yg menghambat program pak Prabowo dan team
Harusnya membuat pondasi hukum untuk membrantas korupsi yg tegas setegas tegasnya

Ответить
@zalhanif5578
@zalhanif5578 - 02.09.2024 11:30

Mantaps..hidup rumah rakyat..Target 3 juta mustahil tanpa kementerian perumahan

Ответить
@valkyrieandreas
@valkyrieandreas - 02.09.2024 12:25

❤Maria

Ответить
@RasyaGanendra-b1n
@RasyaGanendra-b1n - 02.09.2024 15:46

Di konoha dr dlu klo cuma jualan hsl tambang mana mngkin bisa bs sejahtera merata, apalagi ngimpi 2045.

Ответить
@fernandosimanjuntak9535
@fernandosimanjuntak9535 - 02.09.2024 18:39

Pak hasyim Semoga LRT city ada percepatan pembangunan ya, sukur sukur ada insentiv yang bisa diterima konsumen

Ответить
@ismailariyanto8312
@ismailariyanto8312 - 08.09.2024 06:45

Di tangan prabowo ekonomi Indonesia mode on

Ответить